LIMAPAGI – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yakin negara tetap hadir untuk menyikapi persoalan pencaplokan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di partainya.
Karena, kata Ibas tugas pemerintah dan negara adalah membuat demokrasi berjalan dengan penuh martabat.
“Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah,” ujar Ibas dalam rapat koordinasi Fraksi Demokrat, Selasa, 9 Maret 2021.
Menurut Ibas Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret lalu mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi.
Namun, ia percaya upaya tersebut bakal terjegal sebab tidak melalui proses yang benar, beretika, dan sesuai konstitusi.
“Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi,” tutur Ketua Fraksi Demokrat tersebut.
Ia berharap negara senantiasa menjunjung kebenaran dan keadilan dalam menjalankan demokrasi.
Dengan begitu, kata dia, demokrasi di dalam negeri bakal terlihat indah.
Sementara itu, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menilai laporan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal KLB adalah ranah internal partai.
“Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat,” ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Apalagi, menurut Yasonna kubu yang dimaksud AHY, belum menyerahkan satu lembar berkas pun ke Kementerian Hukum dan HAM.
“Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting,” tuturnya.
Ia meminta AHY dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menuding pemerintah terkait permasalahan di partainya.
Pasalnya, pemerintah akan bersikap objektif untuk menyikapi kemelut Demokrat. Jadi, baik AHY maupun SBY, kata dia tak perlu melontarkan tuduhan sembarangan kepada pemerintah. ***
Discussion about this post