LIMAPAGI – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan sebanyak lima juta tenaga kerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19.
“Sekarang sudah mulai menggeliat lagi, dulu [awal pandemi Covid-19] pabrik hanya beroperasi 25-30 persen, sekarang ada yang sudah beroperasi 70 persen,” kata Uu di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu 7 April 2021.
Uu menjelaskan, pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berusaha untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja.
“Dari dulu masalah di Jabar selalu ada tentang pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja, apalagi di tambah kondisi Covid-19 ini,” ujar Uu.
Salah satu langkahnya dengan persiapan dini, melalui pelaksanaan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Membangun Desa.
“Saat ini kami tengah gencar melaksanakan SMK membangun desa. Kepala sekolah harus berikan pemahaman kepada siswa, bukan mencari kerja dengan ijazah tetapi membuat lapangan kerja di desa masing-masing siswa setelah lulus SMK dengan keahliannya,” kata Uu.
Lebih lanjut, Uu menjelaskan, selain itu pihaknya pun menyediakan pelatihan keterampilan dan informasi peluang tenaga kerja kepada warga melalui berbagai aplikasin dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
Akibat tidak terserapnya tenaga kerja di Jabar, banyak tenaga kerja dari Jabar yang menjadi Pekerja Migrain Indonesia (PMI). Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dari 8 juta PMI, sebanyak 163 ribu PMI berasal dari Jabar, khususnya dari Kabupaten Indramayu, Sukabumi, Cirebon, dan Cianjur.
“163 ribu tersebut yang legal sementara yang ilegalnya bisa dua atau tiga kali lipat dari yang legal,” terang Kepala BP2MI Benny Rhamdani.
Langit Group
Limapagi
OKEGUYS
OKEMOM
Discussion about this post